Dahsyatnya Jokowi Rp 22 Miliar Untuk Blusukan

4newstimes.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta pada 2012 menempati urutan keempat sebagai propinsi terkorup di Indonesia.

“Berdasarkan data FITRA yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 (periode 2008-2012) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Provinsi DKI Jakarta menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 191.122.690 dengan 967 kasus. Wanprestasi DKI tersebut menduduki peringkat ke empat provinsi terkorup di Indonesia,” jelas Uchok Sky Khadafi, di Warung Bumbu Desa, Jakarta, Jumat (19/07).

Di sisi lain, Uchok juga memeparkan besarnya biaya blusukan yang dihabiskan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki T. Purnama (Ahok) yang mencapai Rp 22 miliar. 

“Anggaran blusukan Jokowi rata-rata Rp 22 miliar per tahun. Itu dari anggaran penunjang operasional APBD 2013,” kata Uchok.

Jika dikonversi dalam bulanan, Jokowi-Basuki menghabiskan anggaran Rp 2,2 miliar dan Rp 74 juta perhari atau Rp 37 juta per pejabat (Gubernur dan Wakil Gubernur).

Uchok pun menilai pemerintahan Jokowi-Basuki tidak fokus dalam pemberantasan korupsi. Jokowi gemar blusukan, menghabiskan anggaran, namun hasilnya belum terlihat.

“Jokowi kelihatannya bukan untuk memberantas korupsi. Dia fokus pada diri sendiri. Blusukan kemana-mana. Hanya nampang. Harusnya pemberantasan korupsi,” kata Uchok. 

Sumber : Baratamedia

FPI Serukan Anggotanya Tidak Mudah Terprovokasi

4newstimes.com - Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Jawa Tengah meminta anggotanya tidak terprovokasi atas insiden di Sukorejo, Kendal. "Kami menghendaki FPI tidak terprovokasi, bisa mengendalikan diri agar situasinya kondusif," kata Ketua Bela Negara DPD FPI Jateng, Muhammad Mustofa, Jumat (19/7).

Ia menyampaikan permintaan maaf atas hal yang disebutnya kecelakaan lalu lintas di wilayah Sukerejo Kabupaten Kendal, Kamis (18/7) yang melibatkan sejumlah anggota FPI dari Temanggung. 

"Kami atas nama teman-teman dari DPD FPI Jateng mohon maaf dan menyampaikan bela sungkawa pada korban yang tertabrak mobil. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT. Sedangkan keluarga korban yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan," katanya.

Ia pun mengaku bisa memaklumi kejadian pengepungan yang dilakukan warga Kendal pada anggota FPI. Termasuk pembakaran dan pengrusakan mobil rombongan FPI. "Tentang pengrusakan dan pembakaran mobil tersebut, kami berharap ada solusi terbaik agar suasana tetap kondusif," katanya.

Menurut dia, insiden tersebut terjadi karena ada salah komunikasi dan dan warga terprovokasi. (Syibli/Antara)

Mobil Esemka Tinggal Kenangan, Beda Nasib Sama Jokowi

4newstimes.com - Nasib mobil Esemka yang dahulu merupakan batu loncatan Jokowi untuk mencalonkan diri menuju kursi Gubernur DKI Jakarta kini sangat memprihatinkan. Mobil Esemka karya pelajar SMK di Solo, yang sebelumya menjadi kebanggaan kini hanya dipajang di Solo Techno Park. Bahkan, mobil Esemka ad-1 dan ad-2, yang sebelumnya menjadi kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota Solo ikut mangkrak.

Kondisi mobil Esemka kini semakin tidak pasti dan sangat memprihatinkan, bahkan Solo Manufaktur Kreasi (SMK), yang menangani mobil Esemka mempertanyakan keseriusan Kepala Daerah di Kota Solo dan sekitarnya, yang sebelumnya memesan mobil untuk dijadikan mobil dinas, namun hingga kini tidak ada kepastian.

Menurut Humas PT SMK, Sabar Budi saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa hanya Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang sudah mengonfirmasi pesanan mobil. "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali belum melakukan konfirmasi terkait pemesanan mobil.

Awalnya PT SMK menargetkan 200 unit mobil Esemka siap dilempar ke konsumen pada awal tahun 2013, namun hingga kini tak kunjung dimulai. Hal ini karena mundurnya puluhan UKM rekanan PT SMK, termasuk penyedia sparepart, sehingga pengerjaan mobil Esemka molor. Dari 7.000 pemesan, baru 500 yang sudah konfirmasi.(sindo news)

Mengenang Kembali Jasa Mesir Untuk Indonesia

4newstimes.com - Sebenarnya, hubungan persaudaraan Indonesia – Mesir sudah terjalin lama, sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu, Mesir menjadi salah satu negara tujuan diplomat RI untuk mengkampanyekan kemerdekaan RI.

Negara-negara Arab, di antaranya Mesir sangat berperan nyata dalam usaha kemerdekaan Indonesia.

Waktu itu, negara-negara Arab yang paling dahulu mengakui kemerdekaan Indonesia dan paling dahulu mengirim misi diplomatik nya ke Jogya, serta paling dahulu memberi bantuan biaya bagi diplomat – diplomat RI di luar negeri. Jasa dan keberpihakan negara Mesir dalam membantu perjuangan menuju bangsa Indonesia merdeka dan diakui dunia internasional tidak boleh dilupakan.

Waktu itu, perjuangan menegakkan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan menjadi lebih sulit, karena yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukan hanya penjajah Belanda tetapi juga tatanan dunia yang tidak mendukung bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tantangan berat harus dihadapi oleh diplomasi Indonesia di luar negeri waktu itu. Dengan keyakinan yang kuat akan hak kita, para pejuang diplomasi Indonesia mencari dukungan masyarakat internasional terhadap republik yang baru dilahirkan.

Perjuangan dalam memperoleh salah satu syarat berdirinya negara, merupakan langkah berat bagi sebuah bangsa yang baru merdeka. Dan tokoh-tokoh negarawan Islam hadir di barisan depan. Untuk itu pulalah, Indonesia sebagai kekuatan yang telah lebih dulu menanamkan benih persaudaraan di luar batas Indonesia.

Memulai langkah diplomasi luar negerinya dengan lebih mendekatkan diri ke negara-negara yang senasib dan seperjuangan. Dengan kekuatan Islam di belakang kemerdekaan Indonesia, para pendiri lebih memilih melakukan pendekatan pertama ke Timur Tengah.

Negara pertama yang dikunjungi adalah Mesir dan Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah gerakan pertama kali yang memberikan support bagi kemerdekaan Indonesia. Delegasi pertama saat itu dipimpin oleh Mr. Suwandi (Menteri Kehakiman), Mr. Abdul Karim sebagai sekretaris negara dan dr. Sudarsono (mendagri).

Dalam buku “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri” ditulis oleh M. Zein Hassan, Lc, Lt disebutkan pada 22 Maret 1946, Mesir mengakui de facto kemerdekaan RI, pemerintah Mesir juga bersedia menanggung kehidupan ekonomi warga Indonesia di Mesir tiap bulan sebagai ganti utang yang diputuskan kedutaan Belanda waktu itu.

Keputusan ini langsung diikuti oleh seluruh negara Arab, yang semenjak itu pula mengakui Panitia-panitia kemerdekaan di Kairo dan memberikan mereka fasilitas-fasilitas diplomatik.

Pemerintah Mesir bermurah hati kepada diplomat dan pelajar Indonesia untuk merayakan hari kemerdekaan nasional pertama di Mesir, dengan menggunakan corong Radio Mesir untuk mengumandangkan lagu ‘Indonesia raya’.

Setelah dari studio Radio Kairo mereka langsung menuju ke Pusat Syubban Muslimin untuk mengikuti perayaan kemerdekaan nasional dengan menggelar pentas seni dengan judul “Kembalinya Surga”, merupakan teater politik yang dikutip dari buku “Audatul Firdausi” (Kembalinya Surga) gubahan sastrawan Arab-Indonesia alm. Ahmad Ali Bakatir, yang mengisahkan pertemuan pejuang bawah tanah dengan seorang dara pengikut Soekarno di ibukota yang berakhir pertemuan di lapangan Gambir dalam suasana Proklamasi yang menggembirakan. Aksi teater ini dimainkan oleh para pemuda Mesir. Disana mereka sudah dinanti oleh kesatuan-kesatuan Pandu Mesir yang turut bersuka ria malam itu merayakan hari kemerdekaan nasional Indonesia.

Saatnya Berbalas Budi.

Saat ini, sebuah tragedi sedang berlangsung di Mesir. Presiden Muhammad Mursi, Al Hafidz yang dipilih secara demokratis dipaksa berhenti.

Al-Ikhwan Al-Muslimin yang pernah membantu negara Indonesia untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan oleh dunia internasional sedang terzhalimi, pasca kudeta terhadap Mursi para tokoh dan pimpinan Al-Ikhwan Al-Muslimin dijebloskan ke penjara.

Nampaknya, Timur Tengah akan menjadi wilayah yang terus bergolak entah sampai kapan. Negara-negara barat khususnya Amerika Serikat seolah menutup mata terhadap peristiwa kudeta yang menciderai proses demokrasi ini. Malah, diberitakan di salah satu TV swasta nasional tadi pagi (12/7), AS telah mengirim empat pesawat tempur ke Mesir. Untuk apa ini? Mungkin untuk menembaki para demonstran pro Muhammad Mursi?

Ada kesan, negara-negara barat tidak mempersoalkan jatuhnya Mursi. Apakah itu sebuah kudeta atau bukan. Padahal dalam kacamata demokrasi, kalau pemerintahan dijatuhkan secara paksa, apa namanya, kalau bukan kudeta?.

Arab Saudi dan negara Arab lainnya yang diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi Mesir pasca Arab Spring memilih menutup mata. Malah Arab Saudi memperlihatkan kepongahan nya dengan mengucapkan selamat atas kudeta Mursi. Dulu, Arab Saudi tidak pernah memberikan bantuan untuk pemulihan ekonomi Mesir saat di pimpin Mursi. Tapi terhadap pemerintahan yang tidak sah hasil kudeta ini, Arab Saudi bersedia malah memberikan bantuan.

Negara yang mengecam atas kudeta ini hanya datang dari Perdana Menteri Turki Erdogan, Pemerintah Turki mengecam militer di Mesir yang menggulingkan Presiden Muhammad Mursi sebagai musuh demokrasi, dan mengecam Barat karena tidak menyebut penggulingan itu sebagai kudeta.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Berkaca dari sejarah, negara Indonesia punya kepentingan dan harus di garda terdepan untuk menyelamatkan demokrasi di Mesir.

Kini, negara Mesir sedang dirampas kemerdekaan demokrasinya oleh kelompok-kelompok tak bertanggung jawab. Sekarang waktu yang tepat untuk membalas jasa kebaikan Mesir dan Ikhwanul Muslimin yang pernah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak boleh membisu terhadap aksi kudeta ini, mereka harus memainkan kembali politik luar negeri bebas dan aktif. Jasa Mesir harus diingat, saat negara Indonesia membutuhkan pengakuan kemerdekaan di mata dunia internasional, Mesir waktu itu termasuk negara pertama yang mengakui defacto dan dejure Kemerdekaan RI.

Sebagai negara yang besar, semoga pemerintah Indonesia sekarang tidak lupa dengan jasa-jasa Negara Mesir dan Gerakan Ikhwanul Muslimin. Saya sebagai warga negara Indonesia, menunggu langkah nyata pemerintah Indonesia untuk mengecam aksi kudeta militer dan mengembalikan lagi legimitasi Presiden sah Mesir, Muhammad Mursi yang terampas.(Sibly/Dakwatuna.com)

Ini Jawaban Nur Mahmudi Soal Isu Penggusuran Sekolah Master

4newstimes.com - Isu penggusuran sekolah master di terminal Depok Jawa Barat, santer menyeruak. Namun, Wali Kota Depok Nur Mahmudi memastikan sekolah untuk anak jalanan itu tak akan digusur.

"Yang rencana menggusur itu siapa? Kalau pemerintah Kota Depok nggak ada itu," ujar Wali Kota Depok, Nur Mahmudi, di Sekolah Master, Depok, Jawa Barat, Kamis (18/7/2013).

Nur Mahmudi mengatakan, ke depan, sekolah tanpa dipungut biaya ini akan menjadi sekolah percontohan. Bahkan ia juga berharap kualitas pendidikan di sekolah Master dapat ditingkatkan.

"Selama ini keluaran sekolah ini banyak yang berkuliah di perguruan tinggi negeri," ujarnya.

Tak hanya sampai disitu, Nur Mahmudi juga menjanjikan akan memberikan beasiswa kepada lulusan sekolah master yang saat ini duduk di bangku kuliah.

Pengurus sekolah menyambut gembira pernyataan wali kota ini. "Alhamdulillah, terima kasih kepada pak wali kota dan segenap jajarannya. Selama ini isu penggusuran sudah sangat mencemaskan," ungkap kepala sekolah Sekolah Master, Nurokhim.

Sekolah Master (Masjid Terminal) yang terletak di samping terminal Depok sempat diterpa isu penggusuran. Seluas 2000 m2 dari total 6000m2 lahan yang saat ini digunakan sekolah master akan digusur.

Nurokhim mengatakan, PT A selaku pengelola terminal Depok saat ini berencana untuk membangun terminal terpadu. "Katanya mau dibangun terminal di lantai satu, pusat perbelanjaan di lantai dua, dan tempat tinggal di lantai tiga dan seterusnya," jelasnya. (NA/Detik.com)

Masjid Sunda Kelapa Saksi 17 Ribu Warga Menjadi Mualaf

4newstimes.com - Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta memiliki program sertifikasi untuk mualaf sejak tahun 1983. Hingga Ramadhan tahun ini, terdapat sekitar 17 ribu warga yang masuk Islam melalui masjid yang berada di pusat kota ini.

“Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah 5 orang yang masuk Islam di bulan Ramadhan ini,"ujar Anwar Sujana, Kepala Bagian Pembinaan Mualaf Masjid Agung Sunda Kelapa saat ditemui RoL dikantornya, Jakarta, Rabu (17/7).

Awalnya, Masjid Agung Sunda Kelapa hanya mengislamkan orang yang ingin masuk Islam saja. Mereka datang, lalu dibimbing untuk membaca kalimat syahadat setelah itu mereka dapat sertifikat lalu selesai. Namun, hal itu di anggap kurang efektif dan pada tahun 2003 di mulailah pembinaan terhadap mualaf.

Ada beberapa materi-materi yang harus diberikan kepada mualaf, yaitu Studi Dasar Islam yang menjelaskan Islam secara global yang menyangkut aqidah, syariat, ibadah, rukun iman, rukun Islam beserta resiko-resikonya. 

Lalu materi selanjutnya adalah Aqidah Ahlak yang mengajarkan tentang keimanan kepada Allah, Malaikat, Alkitab, Rasul, hari Kiamat juga Qada dan Qadar. Materi tersebut di jelaskan lebih dalam dan terperinci.

Berikutnya, materi Pengenalan Alquran. Materi ini membahas tentang isi kandungan, proses turunnya Alquran, juga bagaimana cara  memahami dan meyakini Alquran sebagai kitab suci umat Islam. Tidak lupa sikap dan etika-etika  terhadap Alquran. 

Kemudian pembinaan ini  memiliki materi Fiqih Ibadah yang mengajarkan para mualaf tentang praktik tata cara shalat seperti berwudhu, rukun shalat dan semua hal yang menyangkut soal ibadah. 

Anwar juga memberitahukan, ada 2 materi baru di pembinaan mualaf ini, yaitu Kristologi yang memberikan pemahaman tentang kitab Injil yang harus di luruskan. Kedua, adalah Fiqih Wanita yang di adakan setiap rabu pagi dan di ajarkan oleh Ustazah.

Fiqih Wanita ini di ajarkan khusus untuk para mualaf  wanita untuk membahas tentang mensturasi dan masalah kewanitaan.

Dari Senin sampai Jumat, Masjid Agung Sunda Kelapa  membuka pembinaan mulai pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Akan ada Ustaz yang selalu siap memberikan materi bagi para mualaf yang ingin melakukan pembinaan.

Khusus di bulan Ramadhan, pada Sabtu dan Ahad, pembinaan akan di mulai setelah Zuhur hingga buka puasa bersama.  Sudah dua kali bulan puasa,  Masjid  mengadakan malam Nuzulul Quran dan Iktikaf bersama para mualaf.

Banyaknya para mualaf yang hadir membuat kegiatan untuk mualaf pada Ramadhan ini akan digelar kembali dengan mendatangkan beberapa Ustaz.

Anwar mengaku terdapat kendala dalam membina para mualaf. Terutama, untuk mereka yang diusir dari keluarga.

Menurutnya, pihak masjid sulit untuk membantu menghadapi persoalan para mualaf tersebut. Sebenarnya Anwar menginginkan adanya rumah singgah bagi para mualaf, namun persoalan dana yang masih menjadi masalah. (GR/ROL)

Yusril Tergiur Konvensi Demokrat Jika Menang Minta Jadi Ketum Demokrat

4newstimes.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengaku Presiden SBY menawarinya ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat.

Namun, jika ia terpilih menjadi pemenang konvensi, ia diminta mengundurkan diri dari PBB dan menjadi kader Partai Demokrat.

"Saya bilang ke orang Demokrat, kalau saya menang konvensi capres Demokrat, saya tidak mau jadi kader kroco. Tapi kalau langsung jadi Ketum Demokrat, saya bisa pertimbangkan," kata Yusril dalam acara Milad ke-15 di Markas Besar PBB, Rabu (17/7) malam.

Sebenarnya, kata Yusril, Demokrat mencari capres atau kader. Kalau memang mencari capres seharusnya tidak meminta capres tersebut keluar dari partainya.

"Kalau memang konvensi Demokrat itu demokratis, seharusnya tidak masalah capresnya tetap berada di partai yang disukainya. Kalau Demokrat dan PBB berkoalisi untuk sama-sama mencalonkan Yusril, itu baru demokratis," ujar Yusril seraya tertawa.

Rupanya keinginan Yusril mengganggu sejumlah petinggi Demokrat. Beberapa petinggi Demokrat menghubunginnya untuk menanyakan maksud pernyataannya.

Intinya, kata Yusril, PBB merupakan anak cucu Masyumi. "Maka sebagai anak cucu Masyumi harus berpendirian tetap meski ada tawaran-tawaran yang seolah menarik," katanya.

Yusril menyebut, pemilu sudah dekat, sehingga semua kader harus bekerja keras. Tidak perlu membeda-bedakan pekerjaan. "Semua harus dilakukan bersama dengan tanggung jawab," ujarnya.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Sumber : Republika Online

Dahsyat Aher Gandeng China Bangun Monorel Jawa Barat

4newstimes.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan China National Machinery Import & Export Corporation (CMS) sebuah BUMN China akan menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan monorel, pada Jumat lusa (19/7/13).

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jabar usai memberikan pengarahan dalam pembahasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 2013-2018 dan  Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014 di Kantor Bappeda, Senin (15/7/13)

“MoU (memorandum of understanding) berisi kerjasama untuk membuat masterplan pembangunan transportasi di Bandung Raya dan FS (feasibility study) atau studi kelayakan monorel,” ujar Heryawan usai memberikan pengarahan dalam pembahasan rancangan RPJMD 2013-2018 dan RPKD 2014 di Kantor Bappeda, beberapa hari lalu di seperti dikutip dari javanews.co (Rabu, 17/7/13).

Jelas Heryawan, untuk tahap awal dalam perjanjian kerjasama tersebut, akan dibentuk tim pendahulu yang bertugas membahas dana hibah untuk pembuatan masterplan dan FS monorel tersebut. “Dana yang disediakan sekitar 50 miliar,” terangnya.

Pihaknya juga menargetkan pembangunan tiang pancang monorel bisa dimulai pertengahan 2014 mendatang.

“Jika pembuatan masterplan dan FS rampung tepat waktu, maka tiang pancang bisa dilakukan awal 2014 mendatang,” tandasnya.

Terakhir dirinya berharap tim ini nanti bisa bekerja secara maksimal dan tidak molor dari jadwal yang ada.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Sumber : News.firmadani.com

Banyak Lembaga Survei Pesanan Kelompok Tertentu

4newstimes.com - Mendekati Pemilu 2014, makin banyak lembaga survei yang bermunculan merilis hasil risetnya dari kepuasan masyarakat, elektabilitas partai politik, hingga calon presiden. Namun, beberapa hasil sejumlah lembaga survei diragukan keabsahannya karena terindikasi hanya menjadi kepentingan kelompok politik tertentu dan tidak independen.

Karena itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan adanya akreditasi lembaga survei agar hasilnya semakin riil. "Perbedaan-perbedaan signifikan hasil survei, elektabilitas, baik parpol maupun kandidat, memunculkan perlu adanya akreditasi lembaga survei," kata Sekretaris Jendral PPP, M Romahurmuziy di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Dengan akreditasi, jelasnya, akuntabilitas hasil survei dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publikasinya dapat dijadikan pedoman.

"Sekarang ini, sejalan seringnya publikasi berbeda-beda dari survei yang dilakukan pada periode sampling yang sama, menjadikan hasil survei seperti sampah informasi yang memenuhi ruang informasi publik," jelas Rommy panggilan akrabnya.

Lembaga survei, tegas dia, mestinya menjadi alat analisis sains bukan publikator gosip atau pembentuk opini. Indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini, terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama.

"Sedangkan indikasi rendahnya kualitas survei nampak dari beragamnya hasil survei terhadap satu persoalan yang sama," imbuh Rommy.

Karena itu, Rommy meminta seluruh lembaga survei perlu menyepakati akreditasi untuk mengembalikan survei sebagai alat ukur yang bermartabat.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Sumber : Liputan6.com

Ketum DPP FPI : Densus Lebih Baik Dibubarkan

4newstimes.com - Tudingan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, yang menyatakan pembubaran Detasemen Khusus Antiteror Polri (Densus 88) permintaan teroris, menjadi bukti bahwa Ansyaad antek asing.

Penegasan itu disampaikan Ketua Bidang Dakwah dan Hubungan Lintas Agama DPP Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhsin Ahmad Alatas seperti dilansir itoday (16/07/2013). "Itu menandakan sifat asli sebenarnya Ansyaad Mbai yang mempunyai mental di bawah kendali hegemoni internasional. Ansyaad itu orang Islam tetapi bukan Islam yang sebenarnya," tegas Habib Muhsin.

Habib Muhsin meminta Ansyaad Mbai jangan asal tuding. "Seharusnya Ansyaad Mbai mengadakan dialog dengan kelompok atau pihak yang menginginkan pembubaran Densus 88. Ansyaad jangan asal tuduh," kata Habib Muhsin.

Menurut Habib Muhsin, selama ini, Ansyaad Mbai selalu langsung menuduh, bahwa yang tidak berpihak ke BNPT atau Densus 88 dituding teroris atau bagian dari kelompok teroris. "Itu pernyataan yang dangkal. Padahal kita tahu, terorisme itu bagian dari design internasional, dan Indonesia ikut di dalamnya," tegas Habib Muhsin.

Berdasarkan catatan track record Ansyaad Mbai selama ini, kata Habib Muhsin, Ansyaad Mbai tidak pernah berpihak kepada Islam. "Saya juga belum pernah mendengar Ansyaad mengecam pembantaian Israel terhadap warga Palestina, ataupun pembantaian AS di Afghanistan. Ini menunjukkan Ansyaad itu antek asing," ungkap Habib Muhsin.

Terkait kiprah Densus 88, Habib Muhsin menegaskan, Densus 88 sudah bertindak brutal dan tidak berperikemanusiaan, sehingga banyak yang menuntut pembubaran Densus 88. "Densus 88 bagian grand desain internasional dalam perang dalam melawan teror. Umat Islam sebagai pemilik sah Indonesia, tidak rela para antek asing yang mengacaukan Indonesia dengan isu-isu terorisme, maka Densus lebih baik dibubarkan," pungkas Habib Muhsin.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BNPT, Ansyaad Mbai, menegaskan bahwa pembubaran Densus 88 bukan permintaan masyarakat, melainkan tuntutan para teroris.

"Wacana membubarkan Densus itu daur ulang tuntutan teroris tujuh tahun lalu. Teroris merasa terganggu oleh Densus 88. Mereka ditangkapi, dihentikan, dan jaringannya dibongkar," tegas Ansyaad dalam diskusi bertajuk 'Wacana Pembubaran Densus 88', belum lama ini.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Sumber : Suara Islam Online

Dua Anggota Majelis Hakim Menolak Melanjutkan Kasus LHI

4newstimes.com - Anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) I Made Hendra Kusuma dan Djoko Subagyo menyatakan perihal lain opini (dissenting opinion) atas kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam sidang beragendakan putusan sela hari ini (Senin, 15/7), kedua hakim tersebut berpendapat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas terdakwa.

Menurut kedua hakim itu, penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang, mengacu pada tindak pidana asalnya yakni korupsi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun rupanya UU tersebut tidak mengatur siapa penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang.

Merujuk Pasal 1 butir 13 KUHAP, penuntut umum yang dimaksud, merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan. Dan jaksa penuntut umum yang diberi wewenang, adalah jaksa yang berada di bawah Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi. “Tidak termasuk KPK. Oleh karena itu hasil penyidikan TPPU harus diserahkan penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri setempat,” papar I Made Hendra.

Penuntut umum KPK, juga tidak punya kewenangan penututan atas TPPU ke pengadilan. Apalagi kewenangan penuntutan TPPU harus ditentukan secara eksplisit. “Akibat tidak diterimanya TPPU, maka surat dakwaan penuntut umum sepanjang mengenai TPPU haruslah dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Djoko Subagyo.

Namun dari lima hakim yang mengadili Luthfi, tiga diantaranya sepakat untuk tetap melanjutkan perkara Luthfi. Menurut Ketua Majelis Hakim, Gusrizal, keberatan kuasa terdakwa perihal dakwaan kabur, adalah sudah memasuki materi perkara. Padahal materi itu harus dibuktikan dalam persidangan. Alhasil mereka menilai, eksepsi harus dikesampingkan.

“Dalam eksepsi dikatakan terdakwa tidak punya kualitas sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri sehingga dakwaan kesatu dikatakan kabur karena tidak ada unsur mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian. Majelis berpendapat sudah termasuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam sidang ini,” kata Gusrizal.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Sumber : tajuk.co

Puasa Media Training Kejujuran

4newstimes.com - Ketika sedang di ruang publik, tak sulit bagi seseorang untuk bertakwa. Tetapi tidak demikian ketika seseorang sedang sendiri. Hal ini yang yang dilatih dalam ibadah puasa (training Kejujuran).

Demikian disampaikan Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Machasin MA pada Sabtu (13/7) di Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga.

“Puasa itu menjaga diri dari yang membatalkan puasa walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat,” tuturnya. 

Sebab menurutnya kewajiban untuk mengikuti segala perintah Allah serta menjauhi larangannya atau bertakwa tidak hanya dilakukan ketika seseorang berada di ruang publik. Tapi juga ketika seseorang sedang sendiri. Hal ini sebagaimana tersurat dalam hadits Nabi yang berbunyi, ittaqi Allaha haitsuma kunta wa atbi’i al-sayyiati al-hasanata. 

Selama berpuasa, menjaga pikiran merupakan sesuatu yang tak kalah pentingnya. Sebab, lanjutnya, pikiran akan berwujud menjadi sebuah ucapan. Ucapan pun perlu dijaga. Sebab ucapan akan menjadi tindakan. 

“Kemudian jagalah tindakanmu. Karena tindakan akan menjadi kepribadian. Dan jagalah kepribadianmu. Karena kepribadian akan menjadi nasib,” ungkapnya di tengah-tengah jama’ah. 

Redaktur : Gilang Ramadhan

Sumber : www.nu.or.id

Mempertahankan Eksistensi Ta'lim Kitab Kuning di Masyarakat

4newstimes.com - Kitab kuning identik dengan pesantren. Di Indonesia, kitab kuning digunakan sebagai buku wajib di pondok yang juga disebut kitab salaf, yang artinya klasik atau kuno.

Mengaji kitab kuning sudah menjadi aktivitas sehari-hari yang dilakukan para santri. Bukan hanya di bulan-bulan biasa, juga di bulan Ramadhan seperti saat ini. Libur panjang yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas, dimanfaatkan untuk "ngaji kilatan". Disebut ngaji kilatan, kerena kegiatan ini berlangsung hanya Ramadhan, dan pengkajian kitab pun dikebut.

Sampai saat ini memang belum ada kajian khusus tentang asal kitab kuning. Kitab yang identik dengan kitab gundul (karena memang tidak ada harakatnya) ini sudah ada sejak dulu. Dan, di Indonesia, kitab ini menjadi acuan dalam kegiatan pengajian di pondok-pondok salaf.

Kitab kuning tidak dapat dipelajari dalam waktu instan. Karena kitab ini tidak ada harakatnya, membuat pendalaman kitab berlangsung dalam rentang yang cukup lama, sampai bertahun-tahun.

Para santri harus memahami isi kitab kuning, dengan belajar Tata Bahasa Arab, seperti Ilmu Nahwu, Ilmu Shorrof, sampai Ilmu Mantiq, dan sejumlah cabang ilmu lainnya. Ilmu itu masih dasar, dan harus didalami dengan mengikuti kajian kitab yang dipimpin oleh pengasuh ataupun santri senior lainnya.

Metode pengajian di pondok biasanya berlangsung dengan cara tatap muka. Pengasuh ataupun santri senior membacakan naskah bahasa arab lengkap dengan artinya sesuai dengan bahasa di pondok itu berada.

Para santri lalu memanfaatkan alat tulis dengan ujung pena kecil menuliskan makna yang telah diajarkan oleh pengasuh ataupun santri senior yang membacakan kitab saat itu. Dulu, para santri memanfaatkan alat tulis dengan mata pena yang dicelupkan pada tinta China yang diberi pelepah daun pisang agar meresap, tapi karena dianggap sudah tidak efisien, akhirnya para santri memilih memanfaatkan bolpoin dengan mata pena lebih kecil, yang biasanya banyak dimanfaatkan oleh para arsitektur.

Di Kediri, terdapat sebuah pondok pesantren yang pengasuhnya menggunakan metode baru untuk mempelajari kitab. Adalah di Pondok Pesantren dan Madrasah Spesial Fiqih "Hidayatut Thullab" di Dusun Petuk, Desa Pohrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Pondok ini didirikan oleh KH Ahmad Yasin Asymuni. Beliau memberikan gagasan untuk memberikan makna bahasa Jawa dari kitab-kitab yang dipelajari para santri. Tujuannya, tak lain untuk memudahkan para santri memahami kitab dan mempercepat proses belajar.

KH Ahmad Yasin Asymuni merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren yang cukup aktif menghasilkan karya. Selain sebagai salah seorang pencetus dan yang memprakarsai penerbitan kitab dengan makna Bahasa Jawa tersebut, beliau juga cukup produktif.

Sejumlah penghargaan diberikan kepadanya. Atas usahanya memprakarsai penerbitan kitab dengan makna Bahasa Jawa, pada 2004 beliau didatangi oleh para orientalis dari Chicago, AS dan memberinya gelar sebagai profesor. Ia juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama atas jasanya dalam bidang keilmuan/akademik sebagai penulis produktif dalam kajian kitab di pesantren pada 2 Januari 2011 lalu.

Kitab bermakna di pondok ini populer dengan sebutan "Kitab Bima'na Pethuk". Seluruh penanganan kitab ini seperti pencetakan dan pendistribusian dikelola oleh koperasi pondok dan didistribusikan ke seluruh pesantren di Indonesia.

Bukan hanya itu, beberapa di antaranya juga didistribusikan ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Mesir, dan sejumlah negara lainnnya. Sejak 1993 sampai sekarang, ada 188 kitab yang dipublikasikan. Mayoritas kitab-kitab ini dilengkapi dengan makna berbahasa Jawa.

Pengasuh memimpin sendiri pemaknaan kitab kuning itu. Ia dibantu oleh santri yang tulisannya bagus dan bertugas mencatat semua uraiannya di samping naskah utama. Catatan pinggir itu kemudian diselaraskan lagi dengan isi kitab, agar tidak terjadi kesalahan pemaknaan.

Pengasuh berharap dengan pemaknaan itu, akan memudahkan para santri untuk belajar. Dengan kitab yang sudah diberi makna, para santri bisa lebih cepat belajar dan bisa segera mempelajari kitab lainnya, sehingga ilmu yang didapat juga lebih banyak.

"Mayoritas pengasuh sendiri yang memberikan makna, tapi masih dibantu dengan santrinya," kata Fuad Hasyim, pengurus di pondok itu.

Sebenarnya, upaya pemaknaan kitab kuning di pondok tersebut telah dimulai sejak pertengahan 1990. Saat ini, sudah terdapat 188 kitab yang dihasilkan oleh pengasuh dan mayoritas dilengkapi dengan makna Bahasa Jawa. Seluruh kitab itu dicetak dan didistribusikan ke seluruh pesantren di Indonesia lewat koperasi pondok.

Satu kitab, rata-rata dicetak sampai 25 ribu eksemplar. Tiap tahun rata-rata pengasuh membuat 10 judul kitab baru. Khusus untuk Ramadhan, permintaan kitab yang terbanyak adalah "nukilan". Kitab ini dibuat oleh pengasuh sendiri, yang diambil dari berbagai macam kitab ditulis ulang oleh beliau.

Sementara itu, para santri di pondok ini bukan hanya berasal dari wilayah Kediri saja. Banyak para santri berasal dari luar Jawa Timur, seperti dari Sumatera, Kalimantan, dan sejumlah daerah lain di Indonesia.

Kurikulum di pondok ini juga berbeda dengan kurikulum di pesantren pada umumnya, yaitu lebih singkat dan padat. Khusus di tingkat aliyah yang lebih konsetrasi pada ilmu fikih atau "takhassush fiqh".

Di pondok ini, selain bisa mempelajari ilmu agama secara mendalam dan matang dengan kuriklum tinggi, para santri juga bisa mendapatkan ijazah formal (SMP/SMA) melalui wajar Dikdas sembilan tahun dan kejar paket. Ijazah di pondok ini juga bisa dimanfaatkan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi agama di seluruh Indonesia.

Belajar Mandiri

Para santri di pondok ini selain belajar agama juga diberi keterampilan sebagai bekal mereka di masa depan. Beragam program diberikan sebagai upaya belajar mandiri, misalnya untuk santri putri diberi keterampilan menjahit, sedangkan santri putra diberi keterampilan belajar elektronik, otomotif, pertanian, maupun peternakan.

Pengurus pondok Fuad Hasyim mengatakan untuk program peternakan, ada sekitar tiga kolam yang sudah dimiliki. Satu di antara kolam itu ukurannya cukup besar mampu menampung ikan sampai 30 ribu ekor.

"Kolammnya diisi ikan manggasius dan sudah panen kemarin. Saat ini belum diisi kembali," tuturnya.

Ia mengatakan, para santri memang dilibatkan untuk mengurus beberapa unit usaha dari pondok, tapi tidak semua santri. Hal itu dilakukan, agar para santri konsentrasi belajar.

Selain mandiri dengan diberi bekal keterampilan, para santri juga dilatih mandiri menjadi seorang pendakwah. Pondok memberikan program istigasah dan dialog interaktif. Pengasuh pondok, KH Ahmad Yasin Asymuni menjadi tokoh sentral istighotsah dan dialog interaktif Hidayatut Thullah (IDI-HIT).

Abidin, pengurus pondok lainnya mengatakan terdapat kegiatan dakwah yang dilakukan di dalam pesantren dilakukan setiap dua pekan sekali, lalu kegiatan IDI-HIT setiap satu bulan sekali, merupakan kegiatan di luar pondok dilakukan berpindah-pindah, serta istigasah Hidayatut Thullab (IS-HIT) yang merupakan lokasi silaturahmi alumni pondok.

"Pengasuh merupakan tokoh sentral kegiatan itu, tapi biasanya santri yang diserahi tanggung jawab," tukasnya.

Ia merasa dengan program itu, ilmu yang selama ini dipelajari di pondok lebih mengena. Selama ini, mereka belajar, diskusi tentang ilmu mereka, tapi hanya di lingkungan pondok. Dengan terjun ke masyarakat langsung, ilmu mereka menjadi lebih bermanfaat.

Di pondok ini memang terkenal dengan salaf. Namun, saat ini pondok sudah mulai membuka pondok khusus anak untuk putra dan putri tepatnya pada 2010 lalu dengan program pendidikan SD-plus, yaitu sekolah dasar plus diniyah dengan kegiatan ekstra seperti belajar membaca kitab suci Al Quran dan mengaji.

Para santri di pondok anak juga berasal dari berbagai macam deerah di Jatim. Ada sekitar 50 santri anak yang sudah tinggal di tempat itu, dan mereka dibimbing oleh sekitar sembilan ustaz yang juga santri di pondok. 

Walaupun membuka untuk program pendidikan SD-plus, Abidin meyakinkan eksistensi pondok pesantren akan tetap terjaga. Bukan hanya mempertahankan kitab kuning sebagai buku wajib di pondok, juga mengajarkan ilmu agama, memperbaiki akhlak, serta mengajarkan tata cara beribadah yang sesuai tuntunan agama.

Redaktur : Gilang Ramadhan

Sumber : Antara

PDIP Meradang Ada Keterlibatan FBI dengan KPK

4newstimes.com -Ketua DPP bidang Hukum PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan heran dengan keterlibatan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) dalam penetapan Anggota DPR RI dari PDI-P Emir Moeis sebagai tersangka. Emir menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Tahun Anggaran (TA) 2004 lalu. 

“Sejak awal kami kaget dengan penetapan Emir Moeis sebagai tersangka. Apa yang disampakan pengacara (Emir Moeis) bahwa itu berdasarkan laporan FBI bukan hasil laporan KPK,” kata Trimedya di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (12/7) seperti dikutip Tribunnews.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini tidak ada masalah ada kerja sama FBI dengan KPK tetapi sangat disayangkan kalau kerja sama itu mengganggu proses hukum di Indonesia. “Jangan sampai kesannya proses hukum di negara ini didikte asing,” kata Trimedya.

Lanjut Trimedya soal peran FBI itu sudah dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum Emir Moeis. “Tapi mereka yakin ada aliran dana masuk ke Emir Moeis. Tapi tidak ada kaitan dengan apa yang disangkakan,” kata Trimedya. (lil)

Redaktur:Gilang Ramadhan